ArtikelInformasiUmum

Penyusunan Rencana Kerja dan Internalisasi ZI WBBM

5/5 - (1 vote)
Penerapan pelayanan prima sebagai fondasi utama pelayanan publik

Cimahi, BBPPMPV BMTI – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi, BBPPMPV BMTI telah berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada akhir tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari pencapaian tersebut, predikat ini harus terus dipertahankan, salah satunya melalui penyusunan rencana kerja dan internalisasi program ZI WBBM (24/1/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh aspek pelayanan, dengan fokus utama memberikan pengalaman terbaik bagi peserta diklat. Komitmen pelayanan diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang nyaman dan mendukung, serta pelayanan yang diberikan dengan sepenuh hati.

Pelayanan Prima dan Reformasi Birokrasi sebagai Fokus Utama

Dalam sambutannya, Kepala BBPPMPV BMTI, Dr. Anwar Sidarta, S.Si., M.Si., menegaskan pentingnya penerapan pelayanan prima sebagai fondasi utama pelayanan publik. Pelayanan ini diharapkan dilakukan dengan profesionalisme tinggi dan komitmen penuh kepada pelanggan. Anwar juga menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan aspek yang tidak kalah penting. Reformasi ini diarahkan untuk menciptakan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Dengan mengedepankan pelayanan sepenuh hati dan tata kelola yang baik, BBPPMPV BMTI berharap dapat menjadi role model dalam memberikan pelayanan publik yang unggul,” ujar Anwar.

Pemaparan diskusi dengan narasumber Masrul Latif, S.IP., M.Si., QIA, CFrA, CRMO

Diskusi Panel sesi I: Strategi Perencanaan dan Tata Kelola yang Efektif

Acara pertama setelah sambutan diskusi panel yang dimoderatori oleh penanggung jawab Reformasi Birokrasi Internal (RBI) BBPPMPV BMTI, Ipan Ilmansyah, S.E. Diskusi ini menghadirkan narasumber utama, yaitu Masrul Latif, S.IP., M.Si., QIA, CFrA, CRMO, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah (Itjen Kemdikdasmen).

Prinsip SMART dalam Mendukung WBBM

Selama diskusi, narasumber Masrul menjelaskan langkah-langkah praktis penerapan SMART yang diadaptasi untuk mendukung program reformasi birokrasi di BBPPMPV BMTI. Contoh kongkret penerapan prinsip ini mencakup :

  1. Specific (Spesifik)
    Target: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta diklat dengan menyediakan fasilitas yang nyaman dan layanan administrasi yang responsif.
  2. Measurable (Terukur)
    Indikator: Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) yang ditargetkan naik menjadi 90% pada tahun 2024, diukur melalui survei rutin.
  3. Achievable (Dapat Dicapai)
    Contoh: Pelatihan komunikasi efektif bagi 20 staf pelayanan dalam waktu 6 bulan, guna meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi peserta diklat.
  4. Relevant (Relevan)
    Fokus: Pengembangan sistem layanan administrasi berbasis digital untuk mempercepat proses pendaftaran, pengajuan dokumen, dan evaluasi pelatihan, sejalan dengan tujuan utama reformasi birokrasi.
  5. Time Work (Berbatas Waktu)
    Rencana: Penyelesaian sistem layanan digital dirancang selesai dalam waktu 12 bulan, dengan uji coba dimulai pada bulan ke-8 dan peluncuran penuh pada bulan ke-12.

Setiap rencana kerja memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, realistis, relevan, dan memiliki tenggat waktu yang terstruktur.

Selain itu, narasumber juga menjelaskan langkah-langkah praktis dalam perencanaan kerja yang baik, yaitu:

  1. Menentukan target untuk mengarahkan fokus pekerjaan.
  2. Memilih pemimpin tim yang tepat untuk memastikan rencana dapat dilaksanakan secara efektif.
  3. Membagi tugas, anggaran, dan waktu dengan jelas agar pekerjaan berjalan sesuai tujuan.
  4. Menyusun tugas secara logis, disesuaikan dengan kemampuan anggota tim.
  5. Memantau perkembangan pekerjaan (work in progress) melalui pembaruan rutin.
  6. Menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak terduga.
  7. Melakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan mempertahankan keberhasilan.

Langkah-langkah tersebut sangat relevan dalam mendukung tujuan BBPPMPV BMTI untuk mencapai WBBM, khususnya dalam menciptakan pelayanan prima dan reformasi birokrasi yang akuntabel. Dengan perencanaan yang baik, setiap program akan memiliki arah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masrul menambahkan bahwa dengan pendekatan seperti ini, BBPPMPV BMTI dapat memastikan program-program kerja berjalan sesuai rencana, sekaligus mampu menghadapi berbagai tantangan dengan solusi yang matang. “Perencanaan yang baik adalah fondasi dari pelayanan yang unggul. Tanpa itu, sulit untuk mencapai target yang diinginkan,” tegasnya.

Selanjutnya pemaparan kedua disampaikan oleh Ovi Soviaty Rivay, Ahli Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ovi Soviaty Rivay, menyampaikan pentingnya menjaga konsistensi pada area pengungkit dan hasil

“Dalam upaya meraih WBBM, BBPPMPV BMTI mendapatkan total nilai 93,59%, yang menunjukkan keberhasilan institusi ini dalam menerapkan prinsip birokrasi bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima,” ujar Ovi.

Area Pengungkit dan Hasil Optimal

Evaluasi melibatkan beberapa area kunci, termasuk:

  1. Manajemen Perubahan dengan capaian 85,40%.
  2. Penataan Tatalaksana mencapai 97,24%.
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dengan 97,65%.
  4. Penguatan Akuntabilitas sebesar 79,17%.
  5. Penguatan Pengawasan dengan 89,10%.
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebesar 94,26%.

Total capaian pada area pengungkit mencapai 90,18%, menunjukkan konsistensi BBPPMPV BMTI dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pada area hasil, komponen Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel mencatat angka 99,42%, sementara Pelayanan Publik yang Prima mencapai 98,69%.

Sesi pertanyaan dari salah satu peserta, Erwin Danismaya, S.E.,M.Ak.

Ovi menekankan bahwa angka-angka ini mencerminkan komitmen BBPPMPV BMTI untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya peserta diklat dan stakeholder terkait.

Rencana Kerja Masa Depan

Dalam paparannya, Ovi menjelaskan rencana kerja yang diharapkan untuk menjaga predikat WBK/WBBM. Beberapa poin penting meliputi:

  1. Menjaga integritas, kualitas pelayanan, dan menghindari penyimpangan di seluruh satuan kerja.
  2. Memantau perkembangan nilai implementasi ZI untuk memastikan standar tetap terjaga.
  3. Melaksanakan survei internal terkait kualitas pelayanan sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.
  4. Mengidentifikasi pengaduan maladministrasi dan menyusun tindak lanjut yang tepat.

“Dengan menjaga konsistensi pada area pengungkit dan hasil, BBPPMPV BMTI optimistis dapat menjadi role model dalam pelayanan publik yang unggul dan reformasi birokrasi,” ujar Ovi.

Peserta Penyusunan Rencana Kerja dan Internalisasi Program ZI WBBM

Mewujudkan Visi Bersama Menuju WBBM 2024

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari proses reformasi birokrasi, tetapi juga menegaskan komitmen BBPPMPV BMTI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis dan penerapan langkah-langkah yang strategis, BBPPMPV BMTI optimis dapat meraih predikat WBBM pada tahun 2024.

Melalui program ini, BBPPMPV BMTI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola birokrasi, sekaligus menjadi inspirasi bagi organisasi pemerintah lainnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan berintegritas.

“Reformasi birokrasi bukan hanya tentang memenuhi standar administratif, tetapi juga bagaimana kita melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan memberikan dampak nyata bagi mereka yang dilayani,” pungkas Anwar. ***(Penulis : Doni TP, Editor : Herna).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BBPPMPV BMTI Kemendikbudristek

Saluran Informasi dan Pengaduan :
Whatsapp : 08112242326
Telepon : (022) 6652326
Fax : (022) 6654698
Email : bbppmpv.bmti@kemdikbud.go.id
Laman : bbppmpvbmti.kemdikbud.go.id

Sosial Media Resmi:
Twitter : @bmti_kemdikbud
Facebook/Youtube/Linkedin : BBPPMPV BMTI Kemdikbud
Instagram/Tiktok : @bmti.kemdikbud

Views: 35