Menduduki Peringkat Dua Nasional dalam Diseminasi Kurikulum Merdeka, Dinas Pendidikan Cirebon Menuai Pujian dari Bupati

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui satuan kerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPPMPV BMTI) melakukan kunjungan kerja dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Kabupaten Cirebon selama tiga hari tanggal 21 hingga 23 Juli 2022. Kepala BBPPMPV BMTI Supriyono yang didampingi oleh Sub Koordinator Penyelenggaraan BBPPMPV BMTI Erwin Danismaya, Sub Koordinator Evaluasi BBPPMPV BMTI Erly Meriana, dan Widyaiswara Utama Syahril Is mendatangi Padepokan Bupati Kabupaten Cirebon, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta enam satuan pendidikan.

Supriyono mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat sinergi dan dukungan pemda kepada sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Selain itu, kunjungan kerja ini juga dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman IKM di Kabupaten Cirebon, mulai dari persiapan yang dilakukan, pelaksanaan di kelas, tantangan yang dihadapi, serta pemilihan solusi.

Kunjungan diawali dengan kegiatan audiensi dengan Kepala Disdik Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh Sekretaris Disdik Kabupaten Cirebon dan didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan PAUD, Kabid Pendidikan SD, Kabid Pendidikan SMP, serta Kabid Pendidikan Non Formal berakhir pada kunjungan ke sekolah dan diskusi mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan komunitas belajar. Satuan pendidikan yang terpilih untuk dikunjungi adalah satuan pendidikan yang memilih kategori Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Adalah TK Negeri Pembina Sumber, SD Negeri 2 Sumber, SMP Negeri 1 Sumber, SMA Islam Qurani Al-Bahjah, SMK Negeri 1 Jamblang, dan PKBM Berlian yang dipilih untuk didatangi oleh Tim Kunjungan Kerja IKM selama di Kabupaten Cirebon. Pada kegiatan audiensi, Supriyono menegaskan bahwa terdapat beberapa poin penting dalam kunjungan kerja ini diantaranya meluruskan miskonsepsi masyarakat terkait Kurikulum Merdeka, mengajak guru dan kepala sekolah untuk memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan Komunitas Belajar, melihat kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, dan memotret praktik baik atau tantangan penerapan praktik baik persiapan IKM.

“Pada prinsipnya pengimplementasian Kurikulum Merdeka bukan paksaan, tetapi sekolah diberi keleluasaan untuk memilih sesuai kesiapan sekolah yang bersangkutan. Pengimplementasian Kurikulum Merdeka adalah salah satu cara dalam mendorong kebijakan Merdeka Belajar yang tujuan akhirnya adalah pendidikan berkualitas untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila”, kata Supriyono.

“Kurikulum Merdeka memang dirancang sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaannya lebih sederhana dan mendalam, lebih memerdekakan murid, guru, dan sekolah, lebih relevan dan interaktif, plus didukung dengan PMM yang dapat diakses dengan mudah oleh ponsel kita”, pungkasnya lebih lanjut.

Karena Kurikulum Merdeka bukan paksaan, maka terdapat tiga kategori pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Dalam pengimplemetasikan Kurikulum Merdeka, para guru wajib untuk memanfaatkan PMM sebagai media belajar dan berbagi. Oleh karena itu, memiliki akun belajar.id, bergabung dan masuk ke PMM menjadi hal yang esensial.

Dari data yang terekam dalam dashboard yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek pada tanggal 23 Juli 2022, terlihat data di Kabupaten Cirebon ada 1.626 sekolah yang terdaftar dalam Kurikulum Merdeka namun baru 1.145 sekolah yang masuk ke PMM. Hal ini berarti adoption rate IKM di Kabupaten Cirebon baru sekitar 70,42%. Kepala Disdik Kabupaten Cirebon Ronianto menyampaikan bahwa dalam hal diseminasi akun belajar.id dan PMM Kabupaten Cirebon menduduki peringkat 2 secara nasional setelah Kabupaten Tulungagung.

“Saya sangat bangga dengan pencapaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, karena sebelum tim dari Kemendikbudristek betul-betul turun ke lapangan, mereka berani mengambil langkah awal dalam IKM, membuat kegiatan sosialisasi Kurikulum Merdeka dengan mengundang kepala sekolah, operator, dan tim kurikulum, serta mendatangi sekolah atau satuan pendidikan bahkan yang ada di pelosok”, jelas Bupati Kabupaten Cirebon Imron Rosyadi.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung kebijakan Merdeka Belajar dan mendorong seluruh inovasinya. Hal yang terus dilakukan oleh pemda adalah dukungan sarana dan prasarana, terutama untuk mendukung kenyamanan sekolah. Dari observasi lapangan yang dilakukan, mayoritas guru di satuan pendidikan sudah masuk ke PMM namun belum menggunakannya secara optimal. Penyebabnya adalah pembelajaran yang baru dilakukan selama satu minggu belum berjalan secara optimal. Harapannya seiring dengan berjalannya waktu ditambah dengan pembentukan komunitas belajar sesuai dengan jenjang dan mata pelajarannya dan pembaruan di PMM, pengimplementasian Kurikulum Merdeka semakin tercerahkan sehingga mampu menghasilkan Profil Pelajar Pancasila sesuai dengan amanat program Merdeka Belajar.***

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BBPPMPV BMTI Kemendikbudristek

Saluran Informasi dan Pengaduan :
Whatsapp : 08112242326
Telepon : (022) 6652326
Fax : (022) 6654698
Email : bbppmpv.bmti@kemdikbud.go.id
Laman : bbppmpvbmti.kemdikbud.go.id

Sosial Media Resmi:
Twitter : @bmti_kemdikbud
Facebook/Youtube/Linkedin : BBPPMPV BMTI Kemdikbud
Instagram/Tiktok : @bmti.kemdikbud

Beri penilaian untuk berita ini!